UU ITE REPUBLIK INDONESIA

  1. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
    NOMOR 11 TAH37204_156152541086601_100000755683564_239356_267087_nUN 2008
    TENTANG
    INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK
    DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
    PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
    Menimbang : a. bahwa pembangunan nasional adalah suatu
    proses yang berkelanjutan yang harus senantiasa tanggap
    terhadap berbagai dinamika yang terjadi di masyarakat;
    b. bahwa globalisasi informasi telah menempatkan Indonesia
    sebagai bagian dari masyarakat informasi dunia sehingga
    mengharuskan dibentuknya pengaturan mengenai
    pengelolaan Informasi dan Transaksi Elektronik di tingkat
    nasional sehingga pembangunan Teknologi Informasi dapat
    dilakukan secara optimal, merata, dan menyebar ke seluruh
    lapisan masyarakat guna mencerdaskan kehidupan bangsa;
    c. bahwa perkembangan dan kemajuan Teknologi Informasi
    yang demikian pesat telah menyebabkan perubahan
    kegiatan kehidupan manusia dalam berbagai bidang yang
    secara langsung telah memengaruhi lahirnya bentuk-
    bentuk perbuatan hukum baru;
    d. bahwa penggunaan dan pemanfaatan Teknologi Informasi
    harus terus dikembangkan untuk menjaga, memelihara,
    dan memperkukuh persatuan dan kesatuan nasional
    berdasarkan Peraturan Perundang-undangan demi
    kepentingan nasional;
    e. bahwa pemanfaatan Teknologi Informasi berperan penting
    dalam perdagangan dan pertumbuhan perekonomian
    nasional untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat;
    f. bahwa pemerintah perlu mendukung pengembangan
    Teknologi Informasi melalui infrastruktur hukum dan
    pengaturannya sehingga pemanfaatan Teknologi Informasi
    dilakukan secara aman untuk mencegah
    penyalahgunaannya dengan memperhatikan nilai-nilai
    agama dan sosial budaya masyarakat Indonesia;
    g. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
    dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf
    f, perlu membentuk Undang-Undang tentang
    Informasi dan Transaksi Elektronik;
    Mengingat :. . .Mengingat : Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 20 Undang-Undang
    Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;Dengan Persetujuan Bersama
    DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
    dan
    PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
    MEMUTUSKAN:
    Menetapkan: UNDANG-UNDANG TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI
    ELEKTRONIK.
    BAB I
    KETENTUAN UMUM
    Pasal 1
    Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:
    1. Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data
    elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan,
    suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data
    interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail),
    telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda,
    angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah
    yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang
    mampu memahaminya.
    2. Transaksi Elektronik adalah perbuatan hukum yang
    dilakukan dengan menggunakan Komputer, jaringan
    Komputer, dan/atau media elektronik lainnya.
    3. Teknologi Informasi adalah suatu teknik untuk
    mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses,
    mengumumkan, menganalisis, dan/atau menyebarkan
    informasi.
    4. Dokumen Elektronik adalah setiap Informasi Elektronik yang
    dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan
    dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau
    sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau
    didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik,
    termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar,
    peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka,
    Kode Akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna
    atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu
    memahaminya.
    2
    5. Sistem . . .5. Sistem Elektronik adalah serangkaian perangkat dan
    prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan,
    mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan,
    menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau
    menyebarkan Informasi Elektronik.
    6. Penyelenggaraan Sistem Elektronik adalah pemanfaatan
    Sistem Elektronik oleh penyelenggara negara, Orang, Badan
    Usaha, dan/atau masyarakat.
    7. Jaringan Sistem Elektronik adalah terhubungnya dua Sistem
    Elektronik atau lebih, yang bersifat tertutup ataupun
    terbuka.
    8. Agen Elektronik adalah perangkat dari suatu Sistem
    Elektronik yang dibuat untuk melakukan suatu tindakan
    terhadap suatu Informasi Elektronik tertentu secara
    otomatis yang diselenggarakan oleh Orang.
    9. Sertifikat Elektronik adalah sertifikat yang bersifat
    elektronik yang memuat Tanda Tangan Elektronik dan
    identitas yang menunjukkan status subjek hukum para
    pihak dalam Transaksi Elektronik yang dikeluarkan oleh
    Penyelenggara Sertifikasi Elektronik.
    10.Penyelenggara Sertifikasi Elektronik adalah badan hukum
    yang berfungsi sebagai pihak yang layak dipercaya, yang
    memberikan dan mengaudit Sertifikat Elektronik.
    11.Lembaga Sertifikasi Keandalan adalah lembaga independen
    yang dibentuk oleh profesional yang diakui, disahkan, dan
    diawasi oleh Pemerintah dengan kewenangan mengaudit
    dan mengeluarkan sertifikat keandalan dalam Transaksi
    Elektronik.
    12.Tanda Tangan Elektronik adalah tanda tangan yang terdiri
    atas Informasi Elektronik yang dilekatkan, terasosiasi atau
    terkait dengan Informasi Elektronik lainnya yang digunakan
    sebagai alat verifikasi dan autentikasi.
    13.Penanda Tangan adalah subjek hukum yang terasosiasikan
    atau terkait dengan Tanda Tangan Elektronik.
    14.Komputer adalah alat untuk memproses data elektronik,
    magnetik, optik, atau sistem yang melaksanakan fungsi
    logika, aritmatika, dan penyimpanan.
    15.Akses adalah kegiatan melakukan interaksi dengan Sistem
    Elektronik yang berdiri sendiri atau dalam jaringan.
    16. Kode Akses adalah angka, huruf, simbol, karakter lainnya
    atau kombinasi di antaranya, yang merupakan kunci untuk
    dapat mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik
    lainnya.
    3
    17. Kontrak . . .17.Kontrak Elektronik adalah perjanjian para pihak yang dibuat
    melalui Sistem Elektronik.
    18.Pengirim adalah subjek hukum yang mengirimkan Informasi
    Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik.
    19.Penerima adalah subjek hukum yang menerima Informasi
    Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dari Pengirim.
    20.Nama Domain adalah alamat internet penyelenggara
    negara, Orang, Badan Usaha, dan/atau masyarakat, yang
    dapat digunakan dalam berkomunikasi melalui internet,
    yang berupa kode atau susunan karakter yang bersifat unik
    untuk menunjukkan lokasi tertentu dalam internet.
    21.Orang adalah orang perseorangan, baik warga negara
    Indonesia, warga negara asing, maupun badan hukum.
    22.Badan Usaha adalah perusahaan perseorangan atau
    perusahaan persekutuan, baik yang berbadan hukum
    maupun yang tidak berbadan hukum.
    23.Pemerintah adalah Menteri atau pejabat lainnya yang
    ditunjuk oleh Presiden.
    Pasal 2
    Undang-Undang ini berlaku untuk setiap Orang yang
    melakukan perbuatan hukum sebagaimana diatur dalam
    Undang-Undang ini, baik yang berada di wilayah hukum
    Indonesia maupun di luar wilayah hukum Indonesia, yang
    memiliki akibat hukum di wilayah hukum Indonesia dan/atau di
    luar wilayah hukum Indonesia dan merugikan kepentingan
    Indonesia.
    BAB II
    ASAS DAN TUJUAN
    Pasal 3
    Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik
    dilaksanakan berdasarkan asas kepastian hukum, manfaat,
    kehati-hatian, iktikad baik, dan kebebasan memilih teknologi
    atau netral teknologi.
    4
    Pasal 4 . . .Pasal 4
    Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik
    dilaksanakan dengan tujuan untuk:
    a. mencerdaskan kehidupan bangsa sebagai bagian dari
    masyarakat informasi dunia;
    b. mengembangkan perdagangan dan perekonomian nasional
    dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
    c. meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan publik;
    d. membuka kesempatan seluas-luasnya kepada setiap Orang
    untuk memajukan pemikiran dan kemampuan di bidang
    penggunaan dan pemanfaatan Teknologi Informasi
    seoptimal mungkin dan bertanggung jawab; dan
    e. memberikan rasa aman, keadilan, dan kepastian hukum
    bagi pengguna dan penyelenggara Teknologi Informasi.
    BAB III
    INFORMASI, DOKUMEN, DAN TANDA TANGAN ELEKTRONIK
    Pasal 5
    (1) Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau
    hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.
    (2) Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau
    hasil cetaknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
    merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai
    dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia.
    (3) Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik
    dinyatakan sah apabila menggunakan Sistem Elektronik
    sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-
    Undang ini.
    (4) Ketentuan mengenai Informasi Elektronik dan/atau
    Dokumen Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
    tidak berlaku untuk:
    a. surat yang menurut Undang-Undang harus dibuat
    dalam bentuk tertulis; dan
    b. surat beserta dokumennya yang menurut Undang-
    Undang harus dibuat dalam bentuk akta notaril atau
    akta yang dibuat oleh pejabat pembuat akta.
    Pasal 6
    5
    Pasal 6 . . .Dalam hal terdapat ketentuan lain selain yang diatur dalam
    Pasal 5 ayat (4) yang mensyaratkan bahwa suatu informasi
    harus berbentuk tertulis atau asli, Informasi Elektronik
    dan/atau Dokumen Elektronik dianggap sah sepanjang
    informasi yang tercantum di dalamnya dapat diakses,
    ditampilkan, dijamin keutuhannya, dan dapat
    dipertanggungjawabkan sehingga menerangkan suatu
    keadaan.
    Pasal 7
    Setiap Orang yang menyatakan hak, memperkuat hak yang
    telah ada, atau menolak hak Orang lain berdasarkan adanya
    Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik harus
    memastikan bahwa Informasi Elektronik dan/atau Dokumen
    Elektronik yang ada padanya berasal dari Sistem Elektronik
    yang memenuhi syarat berdasarkan Peraturan Perundang-
    undangan.
    Pasal 8
    (1) Kecuali diperjanjikan lain, waktu pengiriman suatu Informasi
    Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik ditentukan pada
    saat Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik
    telah dikirim dengan alamat yang benar oleh Pengirim ke
    suatu Sistem Elektronik yang ditunjuk atau dipergunakan
    Penerima dan telah memasuki Sistem Elektronik yang
    berada di luar kendali Pengirim.
    (2) Kecuali diperjanjikan lain, waktu penerimaan suatu
    Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik
    ditentukan pada saat Informasi Elektronik dan/atau
    Dokumen Elektronik memasuki Sistem Elektronik di bawah
    kendali Penerima yang berhak.
    (3)Dalam hal Penerima telah menunjuk suatu Sistem
    Elektronik tertentu untuk menerima Informasi Elektronik,
    penerimaan terjadi pada saat Informasi Elektronik
    dan/atau Dokumen Elektronik memasuki Sistem Elektronik
    yang ditunjuk.
    (4)Dalam hal terdapat dua atau lebih sistem informasi yang
    digunakan dalam pengiriman atau penerimaan Informasi
    Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik, maka:
    a. waktu pengiriman adalah ketika Informasi Elektronik
    dan/atau Dokumen Elektronik memasuki sistem
    informasi pertama yang berada di luar kendali
    Pengirim;
    6
    b. waktu . . .b. waktu penerimaan adalah ketika Informasi Elektronik
    dan/atau Dokumen Elektronik memasuki sistem
    informasi terakhir yang berada di bawah kendali
    Penerima.
    Pasal 9
    Pelaku usaha yang menawarkan produk melalui Sistem
    Elektronik harus menyediakan informasi yang lengkap dan
    benar berkaitan dengan syarat kontrak, produsen, dan produk
    yang ditawarkan.
    Pasal 10
    (1) Setiap pelaku usaha yang menyelenggarakan Transaksi
    Elektronik dapat disertifikasi oleh Lembaga Sertifikasi
    Keandalan.
    (2) Ketentuan mengenai pembentukan Lembaga Sertifikasi
    Keandalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur
    dengan Peraturan Pemerintah.
    Pasal 11
    (1) Tanda Tangan Elektronik memiliki kekuatan hukum dan
    akibat hukum yang sah selama memenuhi persyaratan
    sebagai berikut:
    a. data pembuatan Tanda Tangan Elektronik terkait
    hanya kepada Penanda Tangan;
    b. data pembuatan Tanda Tangan Elektronik pada saat
    proses penandatanganan elektronik hanya berada
    dalam kuasa Penanda Tangan;
    c. segala perubahan terhadap Tanda Tangan Elektronik
    yang terjadi setelah waktu penandatanganan dapat
    diketahui;
    d. segala perubahan terhadap Informasi Elektronik yang
    terkait dengan Tanda Tangan Elektronik tersebut
    setelah waktu penandatanganan dapat diketahui;
    e. terdapat cara tertentu yang dipakai untuk
    mengidentifikasi siapa Penandatangannya; dan
    f. terdapat cara tertentu untuk menunjukkan bahwa
    Penanda Tangan telah memberikan persetujuan
    terhadap Informasi Elektronik yang terkait.
    7
    (2) Ketentuan . . .(2) Ketentuan lebih lanjut tentang Tanda Tangan Elektronik
    sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan
    Peraturan Pemerintah.
    Pasal 12
    (1) Setiap Orang yang terlibat dalam Tanda Tangan Elektronik
    berkewajiban memberikan pengamanan atas Tanda
    Tangan Elektronik yang digunakannya.
    (2) Pengamanan Tanda Tangan Elektronik sebagaimana
    dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya meliputi:
    a. sistem tidak dapat diakses oleh Orang lain yang tidak
    berhak;
    b. Penanda Tangan harus menerapkan prinsip kehati-
    hatian untuk menghindari penggunaan secara tidak
    sah terhadap data terkait pembuatan Tanda Tangan
    Elektronik;
    c. Penanda Tangan harus tanpa menunda-nunda,
    menggunakan cara yang dianjurkan oleh
    penyelenggara Tanda Tangan Elektronik ataupun cara
    lain yang layak dan sepatutnya harus segera
    memberitahukan kepada seseorang yang oleh
    Penanda Tangan dianggap memercayai Tanda
    Tangan Elektronik atau kepada pihak pendukung
    layanan Tanda Tangan Elektronik jika:
    1. Penanda Tangan mengetahui bahwa data
    pembuatan Tanda Tangan Elektronik telah
    dibobol; atau
    2. keadaan yang diketahui oleh Penanda Tangan
    dapat menimbulkan risiko yang berarti,
    kemungkinan akibat bobolnya data pembuatan
    Tanda Tangan Elektronik; dan
    d. dalam hal Sertifikat Elektronik digunakan untuk
    mendukung Tanda Tangan Elektronik, Penanda
    Tangan harus memastikan kebenaran dan keutuhan
    semua informasi yang terkait dengan Sertifikat
    Elektronik tersebut.
    (3) Setiap Orang yang melakukan pelanggaran ketentuan
    sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertanggung jawab
    atas segala kerugian dan konsekuensi hukum yang timbul.
    8
    BAB IV . . .BAB IV
    PENYELENGGARAAN SERTIFIKASI ELEKTRONIK DAN SISTEM ELEKTRONIK
    Bagian Kesatu
    Penyelenggaraan Sertifikasi Elektronik
    Pasal 13
    (1) Setiap Orang berhak menggunakan jasa Penyelenggara
    Sertifikasi Elektronik untuk pembuatan Tanda Tangan
    Elektronik.
    (2) Penyelenggara Sertifikasi Elektronik harus memastikan
    keterkaitan suatu Tanda Tangan Elektronik dengan
    pemiliknya.
    (3) Penyelenggara Sertifikasi Elektronik terdiri atas:
    a. Penyelenggara Sertifikasi Elektronik Indonesia; dan
    b. Penyelenggara Sertifikasi Elektronik asing.
    (4) Penyelenggara Sertifikasi Elektronik Indonesia berbadan
    hukum Indonesia dan berdomisili di Indonesia.
    (5) Penyelenggara Sertifikasi Elektronik asing yang beroperasi
    di Indonesia harus terdaftar di Indonesia.
    (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai Penyelenggara Sertifikasi
    Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur
    dengan Peraturan Pemerintah.
    Pasal 14
    Penyelenggara Sertifikasi Elektronik sebagaimana dimaksud
    dalam Pasal 13 ayat (1) sampai dengan ayat (5) harus
    menyediakan informasi yang akurat, jelas, dan pasti kepada
    setiap pengguna jasa, yang meliputi:
    a. metode yang digunakan untuk mengidentifikasi Penanda
    Tangan;
    b. hal yang dapat digunakan untuk mengetahui data diri
    pembuat Tanda Tangan Elektronik; dan
    c. hal yang dapat digunakan untuk menunjukkan keberlakuan
    dan keamanan Tanda Tangan Elektronik.
    9
    Bagian Kedua . . .Bagian Kedua
    Penyelenggaraan Sistem Elektronik
    Pasal 15
    (1) Setiap Penyelenggara Sistem Elektronik harus
    menyelenggarakan Sistem Elektronik secara andal dan
    aman serta bertanggung jawab terhadap beroperasinya
    Sistem Elektronik sebagaimana mestinya.
    (2) Penyelenggara Sistem Elektronik bertanggung jawab
    terhadap Penyelenggaraan Sistem Elektroniknya.
    (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak
    berlaku dalam hal dapat dibuktikan terjadinya keadaan
    memaksa, kesalahan, dan/atau kelalaian pihak pengguna
    Sistem Elektronik.
    Pasal 16
    (1) Sepanjang tidak ditentukan lain oleh undang-undang
    tersendiri, setiap Penyelenggara Sistem Elektronik wajib
    mengoperasikan Sistem Elektronik yang memenuhi
    persyaratan minimum sebagai berikut:
    a. dapat menampilkan kembali Informasi Elektronik dan/
    atau Dokumen Elektronik secara utuh sesuai dengan
    masa retensi yang ditetapkan dengan Peraturan
    Perundang-undangan;
    b. dapat melindungi ketersediaan, keutuhan,
    keotentikan, kerahasiaan, dan keteraksesan Informasi
    Elektronik dalam Penyelenggaraan Sistem Elektronik
    tersebut;
    c. dapat beroperasi sesuai dengan prosedur atau
    petunjuk dalam Penyelenggaraan Sistem Elektronik
    tersebut;
    d. dilengkapi dengan prosedur atau petunjuk yang
    diumumkan dengan bahasa, informasi, atau simbol
    yang dapat dipahami oleh pihak yang bersangkutan
    dengan Penyelenggaraan Sistem Elektronik tersebut;
    dan
    e. memiliki mekanisme yang berkelanjutan untuk
    menjaga kebaruan, kejelasan, dan
    kebertanggungjawaban prosedur atau petunjuk.
    (2) Ketentuan lebih lanjut tentang Penyelenggaraan Sistem
    Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur
    dengan Peraturan Pemerintah.
    10
    BAB V . . .BAB V
    TRANSAKSI ELEKTRONIK
    Pasal 17
    (1) Penyelenggaraan Transaksi Elektronik dapat dilakukan
    dalam lingkup publik ataupun privat.
    (2) Para pihak yang melakukan Transaksi Elektronik
    sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib beriktikad
    baik dalam melakukan interaksi dan/atau pertukaran
    Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik selama
    transaksi berlangsung.
    (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan
    Transaksi Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
    diatur dengan Peraturan Pemerintah.
    Pasal 18
    (1) Transaksi Elektronik yang dituangkan ke dalam Kontrak
    Elektronik mengikat para pihak.
    (2) Para pihak memiliki kewenangan untuk memilih hukum
    yang berlaku bagi Transaksi Elektronik internasional yang
    dibuatnya.
    (3) Jika para pihak tidak melakukan pilihan hukum dalam
    Transaksi Elektronik internasional, hukum yang berlaku
    didasarkan pada asas Hukum Perdata Internasional.
    (4) Para pihak memiliki kewenangan untuk menetapkan forum
    pengadilan, arbitrase, atau lembaga penyelesaian
    sengketa alternatif lainnya yang berwenang menangani
    sengketa yang mungkin timbul dari Transaksi Elektronik
    internasional yang dibuatnya.
    (5) Jika para pihak tidak melakukan pilihan forum sebagaimana
    dimaksud pada ayat (4), penetapan kewenangan
    pengadilan, arbitrase, atau lembaga penyelesaian
    sengketa alternatif lainnya yang berwenang menangani
    sengketa yang mungkin timbul dari transaksi tersebut,
    didasarkan pada asas Hukum Perdata Internasional.
    Pasal 19
    Para pihak yang melakukan Transaksi Elektronik harus
    menggunakan Sistem Elektronik yang disepakati.
    11
    Pasal 20 . . .Pasal 20
    (1) Kecuali ditentukan lain oleh para pihak, Transaksi Elektronik
    terjadi pada saat penawaran transaksi yang dikirim
    Pengirim telah diterima dan disetujui Penerima.
    (2) Persetujuan atas penawaran Transaksi Elektronik
    sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan
    dengan pernyataan penerimaan secara elektronik.
    Pasal 21
    (1) Pengirim atau Penerima dapat melakukan Transaksi
    Elektronik sendiri, melalui pihak yang dikuasakan olehnya,
    atau melalui Agen Elektronik.
    (2) Pihak yang bertanggung jawab atas segala akibat hukum
    dalam pelaksanaan Transaksi Elektronik sebagaimana
    dimaksud pada ayat (1) diatur sebagai berikut:
    a. jika dilakukan sendiri, segala akibat hukum dalam
    pelaksanaan Transaksi Elektronik menjadi tanggung
    jawab para pihak yang bertransaksi;
    b. jika dilakukan melalui pemberian kuasa, segala akibat
    hukum dalam pelaksanaan Transaksi Elektronik
    menjadi tanggung jawab pemberi kuasa; atau
    c. jika dilakukan melalui Agen Elektronik, segala akibat
    hukum dalam pelaksanaan Transaksi Elektronik
    menjadi tanggung jawab penyelenggara Agen
    Elektronik.
    (3) Jika kerugian Transaksi Elektronik disebabkan gagal
    beroperasinya Agen Elektronik akibat tindakan pihak
    ketiga secara langsung terhadap Sistem Elektronik, segala
    akibat hukum menjadi tanggung jawab penyelenggara
    Agen Elektronik.
    (4) Jika kerugian Transaksi Elektronik disebabkan gagal
    beroperasinya Agen Elektronik akibat kelalaian pihak
    pengguna jasa layanan, segala akibat hukum menjadi
    tanggung jawab pengguna jasa layanan.
    (5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak
    berlaku dalam hal dapat dibuktikan terjadinya keadaan
    memaksa, kesalahan, dan/atau kelalaian pihak pengguna
    Sistem Elektronik.
    12
    Pasal 22 . . .Pasal 22
    (1) Penyelenggara Agen Elektronik tertentu harus menyediakan
    fitur pada Agen Elektronik yang dioperasikannya yang
    memungkinkan penggunanya melakukan perubahan
    informasi yang masih dalam proses transaksi.
    (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggara Agen
    Elektronik tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
    diatur dengan Peraturan Pemerintah.
    BAB VI
    NAMA DOMAIN, HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL,
    DAN PERLINDUNGAN HAK PRIBADI
    Pasal 23
    (1) Setiap penyelenggara negara, Orang, Badan Usaha,
    dan/atau masyarakat berhak memiliki Nama Domain
    berdasarkan prinsip pendaftar pertama.
    (2) Pemilikan dan penggunaan Nama Domain sebagaimana
    dimaksud pada ayat (1) harus didasarkan pada iktikad
    baik, tidak melanggar prinsip persaingan usaha secara
    sehat, dan tidak melanggar hak Orang lain.
    (3) Setiap penyelenggara negara, Orang, Badan Usaha, atau
    masyarakat yang dirugikan karena penggunaan Nama
    Domain secara tanpa hak oleh Orang lain, berhak
    mengajukan gugatan pembatalan Nama Domain
    dimaksud.
    Pasal 24
    (1) Pengelola Nama Domain adalah Pemerintah dan/atau
    masyarakat.
    (2)Dalam hal terjadi perselisihan pengelolaan Nama Domain
    oleh masyarakat, Pemerintah berhak mengambil alih
    sementara pengelolaan Nama Domain yang
    diperselisihkan.
    (3) Pengelola Nama Domain yang berada di luar wilayah
    Indonesia dan Nama Domain yang diregistrasinya diakui
    keberadaannya sepanjang tidak bertentangan dengan
    Peraturan Perundang-undangan.
    (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan Nama Domain
    sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat
    (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah.
    13
    Pasal 25 . . .Pasal 25
    Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang
    disusun menjadi karya intelektual, situs internet, dan karya
    intelektual yang ada di dalamnya dilindungi sebagai Hak
    Kekayaan Intelektual berdasarkan ketentuan Peraturan
    Perundang-undangan.
    Pasal 26
    (1) Kecuali ditentukan lain oleh Peraturan Perundang-
    undangan, penggunaan setiap informasi melalui media
    elektronik yang menyangkut data pribadi seseorang harus
    dilakukan atas persetujuan Orang yang bersangkutan.
    (2) Setiap Orang yang dilanggar haknya sebagaimana
    dimaksud pada ayat (1) dapat mengajukan gugatan atas
    kerugian yang ditimbulkan berdasarkan Undang-Undang
    ini.
    BAB VII
    PERBUATAN YANG DILARANG
    Pasal 27
    (1) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak
    mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau
    membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau
    Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang
    melanggar kesusilaan.
    (2) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak
    mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau
    membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau
    Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian.
    (3) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak
    mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau
    membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau
    Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan
    dan/atau pencemaran nama baik.
    (4) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak
    mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau
    membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau
    Dokumen Elektronik yang memiliki muatan pemerasan
    dan/atau pengancaman.
    14
    Pasal 28 . . .Pasal 28
    (1) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan
    berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan
    kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik.
    (2) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan
    informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa
    kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok
    masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras,
    dan antargolongan (SARA).
    Pasal 29
    Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan
    Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang berisi
    ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan
    secara pribadi.
    Pasal 30
    (1) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan
    hukum mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik
    milik Orang lain dengan cara apa pun.
    (2) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan
    hukum mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik
    dengan cara apa pun dengan tujuan untuk memperoleh
    Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik.
    (3) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan
    hukum mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik
    dengan cara apa pun dengan melanggar, menerobos,
    melampaui, atau menjebol sistem pengamanan.
    Pasal 31
    (1) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan
    hukum melakukan intersepsi atau penyadapan atas
    Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dalam
    suatu Komputer dan/atau Sistem Elektronik tertentu milik
    Orang lain.
    15
    (2) Setiap . . .(2) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan
    hukum melakukan intersepsi atas transmisi Informasi
    Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang tidak
    bersifat publik dari, ke, dan di dalam suatu Komputer dan/
    atau Sistem Elektronik tertentu milik Orang lain, baik yang
    tidak menyebabkan perubahan apa pun maupun yang
    menyebabkan adanya perubahan, penghilangan, dan/atau
    penghentian Informasi Elektronik dan/atau Dokumen
    Elektronik yang sedang ditransmisikan.
    (3) Kecuali intersepsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
    dan ayat (2), intersepsi yang dilakukan dalam rangka
    penegakan hukum atas permintaan kepolisian, kejaksaan,
    dan/atau institusi penegak hukum lainnya yang ditetapkan
    berdasarkan undang-undang.
    (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara intersepsi
    sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan
    Peraturan Pemerintah.
    Pasal 32
    (1) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan
    hukum dengan cara apa pun mengubah, menambah,
    mengurangi, melakukan transmisi, merusak,
    menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan suatu
    Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik milik
    Orang lain atau milik publik.
    (2) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan
    hukum dengan cara apa pun memindahkan atau
    mentransfer Informasi Elektronik dan/atau Dokumen
    Elektronik kepada Sistem Elektronik Orang lain yang tidak
    berhak.
    (3) Terhadap perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
    yang mengakibatkan terbukanya suatu Informasi
    Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang bersifat
    rahasia menjadi dapat diakses oleh publik dengan
    keutuhan data yang tidak sebagaimana mestinya.
    Pasal 33
    Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan
    hukum melakukan tindakan apa pun yang berakibat
    terganggunya Sistem Elektronik dan/atau mengakibatkan
    Sistem Elektronik menjadi tidak bekerja sebagaimana
    mestinya.
    16
    Pasal 34 . . .Pasal 34
    (1) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan
    hukum memproduksi, menjual, mengadakan untuk
    digunakan, mengimpor, mendistribusikan, menyediakan,
    atau memiliki:
    a. perangkat keras atau perangkat lunak Komputer yang
    dirancang atau secara khusus dikembangkan untuk
    memfasilitasi perbuatan sebagaimana dimaksud dalam
    Pasal 27 sampai dengan Pasal 33;
    b. sandi lewat Komputer, Kode Akses, atau hal yang
    sejenis dengan itu yang ditujukan agar Sistem
    Elektronik menjadi dapat diakses dengan tujuan
    memfasilitasi perbuatan sebagaimana dimaksud dalam
    Pasal 27 sampai dengan Pasal 33.
    (2) Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bukan
    tindak pidana jika ditujukan untuk melakukan kegiatan
    penelitian, pengujian Sistem Elektronik, untuk
    perlindungan Sistem Elektronik itu sendiri secara sah dan
    tidak melawan hukum.
    Pasal 35
    Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan
    hukum melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan,
    penghilangan, pengrusakan Informasi Elektronik dan/atau
    Dokumen Elektronik dengan tujuan agar Informasi Elektronik
    dan/atau Dokumen Elektronik tersebut dianggap seolah-olah
    data yang otentik.
    Pasal 36
    Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan
    hukum melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam
    Pasal 27 sampai dengan Pasal 34 yang mengakibatkan
    kerugian bagi Orang lain.
    Pasal 37
    Setiap Orang dengan sengaja melakukan perbuatan yang
    dilarang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 sampai
    dengan Pasal 36 di luar wilayah Indonesia terhadap Sistem
    Elektronik yang berada di wilayah yurisdiksi Indonesia.
    17
    BAB VIII . . .BAB VIII
    PENYELESAIAN SENGKETA
    Pasal 38
    (1) Setiap Orang dapat mengajukan gugatan terhadap pihak
    yang menyelenggarakan Sistem Elektronik dan/atau
    menggunakan Teknologi Informasi yang menimbulkan
    kerugian.
    (2)Masyarakat dapat mengajukan gugatan secara perwakilan
    terhadap pihak yang menyelenggarakan Sistem Elektronik
    dan/atau menggunakan Teknologi Informasi yang
    berakibat merugikan masyarakat, sesuai dengan
    ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
    Pasal 39
    (1)Gugatan perdata dilakukan sesuai dengan ketentuan
    Peraturan Perundang-undangan.
    (2) Selain penyelesaian gugatan perdata sebagaimana
    dimaksud pada ayat (1), para pihak dapat menyelesaikan
    sengketa melalui arbitrase, atau lembaga penyelesaian
    sengketa alternatif lainnya sesuai dengan ketentuan
    Peraturan Perundang-undangan.
    BAB IX
    PERAN PEMERINTAH DAN PERAN MASYARAKAT
    Pasal 40
    (1) Pemerintah memfasilitasi pemanfaatan Teknologi Informasi
    dan Transaksi Elektronik sesuai dengan ketentuan
    Peraturan Perundang-undangan.
    (2) Pemerintah melindungi kepentingan umum dari segala jenis
    gangguan sebagai akibat penyalahgunaan Informasi
    Elektronik dan Transaksi Elektronik yang mengganggu
    ketertiban umum, sesuai dengan ketentuan Peraturan
    Perundang-undangan.
    (3) Pemerintah menetapkan instansi atau institusi yang
    memiliki data elektronik strategis yang wajib dilindungi.
    (4) Instansi atau institusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
    harus membuat Dokumen Elektronik dan rekam cadang
    elektroniknya serta menghubungkannya ke pusat data
    tertentu untuk kepentingan pengamanan data.
    18
    (5) Instansi . . .(5) Instansi atau institusi lain selain diatur pada ayat (3)
    membuat Dokumen Elektronik dan rekam cadang
    elektroniknya sesuai dengan keperluan perlindungan data
    yang dimilikinya.
    (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai peran Pemerintah
    sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat
    (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah.
    Pasal 41
    (1)Masyarakat dapat berperan meningkatkan pemanfaatan
    Teknologi Informasi melalui penggunaan dan
    Penyelenggaraan Sistem Elektronik dan Transaksi
    Elektronik sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini.
    (2) Peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
    dapat diselenggarakan melalui lembaga yang dibentuk
    oleh masyarakat.
    (3) Lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat
    memiliki fungsi konsultasi dan mediasi.
    BAB X
    PENYIDIKAN
    Pasal 42
    Penyidikan terhadap tindak pidana sebagaimana dimaksud
    dalam Undang-Undang ini, dilakukan berdasarkan ketentuan
    dalam Hukum Acara Pidana dan ketentuan dalam Undang-
    Undang ini.
    Pasal 43
    (1) Selain Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia,
    Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan
    Pemerintah yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di
    bidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik diberi
    wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana
    dimaksud dalam Undang-Undang tentang Hukum Acara
    Pidana untuk melakukan penyidikan tindak pidana di
    bidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik.
    19
    (2) Penyidikan . . .(2) Penyidikan di bidang Teknologi Informasi dan Transaksi
    Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
    dengan memperhatikan perlindungan terhadap privasi,
    kerahasiaan, kelancaran layanan publik, integritas data,
    atau keutuhan data sesuai dengan ketentuan Peraturan
    Perundang-undangan.
    (3) Penggeledahan dan/atau penyitaan terhadap sistem
    elektronik yang terkait dengan dugaan tindak pidana
    harus dilakukan atas izin ketua pengadilan negeri
    setempat.
    (4) Dalam melakukan penggeledahan dan/atau penyitaan
    sebagaimana dimaksud pada ayat (3), penyidik wajib
    menjaga terpeliharanya kepentingan pelayanan umum.
    (5) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada
    ayat (1) berwenang:
    a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang
    tentang adanya tindak pidana berdasarkan ketentuan
    Undang-Undang ini;
    b. memanggil setiap Orang atau pihak lainnya untuk
    didengar dan/atau diperiksa sebagai tersangka atau
    saksi sehubungan dengan adanya dugaan tindak
    pidana di bidang terkait dengan ketentuan Undang-
    Undang ini;
    c. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau
    keterangan berkenaan dengan tindak pidana
    berdasarkan ketentuan Undang-Undang ini;
    d. melakukan pemeriksaan terhadap Orang dan/atau
    Badan Usaha yang patut diduga melakukan tindak
    pidana berdasarkan Undang-Undang ini;
    e. melakukan pemeriksaan terhadap alat dan/atau sarana
    yang berkaitan dengan kegiatan Teknologi Informasi
    yang diduga digunakan untuk melakukan tindak pidana
    berdasarkan Undang-Undang ini;
    f. melakukan penggeledahan terhadap tempat tertentu
    yang diduga digunakan sebagai tempat untuk
    melakukan tindak pidana berdasarkan ketentuan
    Undang-Undang ini;
    g. melakukan penyegelan dan penyitaan terhadap alat
    dan atau sarana kegiatan Teknologi Informasi yang
    diduga digunakan secara menyimpang dari ketentuan
    Peraturan Perundang-undangan;
    20
    h. meminta . . .h. meminta bantuan ahli yang diperlukan dalam
    penyidikan terhadap tindak pidana berdasarkan
    Undang-Undang ini; dan/atau
    i. mengadakan penghentian penyidikan tindak pidana
    berdasarkan Undang-Undang ini sesuai dengan
    ketentuan hukum acara pidana yang berlaku.
    (6) Dalam hal melakukan penangkapan dan penahanan,
    penyidik melalui penuntut umum wajib meminta
    penetapan ketua pengadilan negeri setempat dalam
    waktu satu kali dua puluh empat jam.
    (7) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada
    ayat (1) berkoordinasi dengan Penyidik Pejabat Polisi
    Negara Republik Indonesia memberitahukan dimulainya
    penyidikan dan menyampaikan hasilnya kepada penuntut
    umum.
    (8) Dalam rangka mengungkap tindak pidana Informasi
    Elektronik dan Transaksi Elektronik, penyidik dapat
    berkerja sama dengan penyidik negara lain untuk berbagi
    informasi dan alat bukti.
    Pasal 44
    Alat bukti penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang
    pengadilan menurut ketentuan Undang-Undang ini adalah
    sebagai berikut:
    a. alat bukti sebagaimana dimaksud dalam ketentuan
    Perundang-undangan; dan
    b. alat bukti lain berupa Informasi Elektronik dan/atau
    Dokumen Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal
    1 angka 1 dan angka 4 serta Pasal 5 ayat (1), ayat (2), dan
    ayat (3).
    BAB XI
    KETENTUAN PIDANA
    Pasal 45
    (1) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana
    dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1), ayat (2), ayat (3), atau
    ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6
    (enam) tahun dan/atau denda paling banyak
    Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
    21
    (2) Setiap . . .(2) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana
    dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) atau ayat (2) dipidana
    dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun
    dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu
    miliar rupiah).
    (3) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana
    dimaksud dalam Pasal 29 dipidana dengan pidana penjara
    paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau denda paling
    banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).
    Pasal 46
    (1) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana
    dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) dipidana dengan pidana
    penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda
    paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).
    (2) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana
    dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) dipidana dengan pidana
    penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling
    banyak Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah).
    (3) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana
    dimaksud dalam Pasal 30 ayat (3) dipidana dengan pidana
    penjara paling lama 8 (delapan) tahun dan/atau denda
    paling banyak Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta
    rupiah).
    Pasal 47
    Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud
    dalam Pasal 31 ayat (1) atau ayat (2) dipidana dengan pidana
    penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling
    banyak Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah).
    Pasal 48
    (1) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana
    dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) dipidana dengan pidana
    penjara paling lama 8 (delapan) tahun dan/atau denda
    paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).
    22
    (2) Setiap . . .(2) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana
    dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) dipidana dengan pidana
    penjara paling lama 9 (sembilan) tahun dan/atau denda
    paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).
    (3) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana
    dimaksud dalam Pasal 32 ayat (3) dipidana dengan pidana
    penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda
    paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
    Pasal 49
    Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud
    dalam Pasal 33, dipidana dengan pidana penjara paling lama
    10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak
    Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
    Pasal 50
    Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud
    dalam Pasal 34 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling
    lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak
    Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
    Pasal 51
    (1) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana
    dimaksud dalam Pasal 35 dipidana dengan pidana penjara
    paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau denda paling
    banyak Rp12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah).
    (2) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana
    dimaksud dalam Pasal 36 dipidana dengan pidana penjara
    paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau denda paling
    banyak Rp12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah).
    Pasal 52
    (1) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam
    Pasal 27 ayat (1) menyangkut kesusilaan atau eksploitasi
    seksual terhadap anak dikenakan pemberatan sepertiga
    dari pidana pokok.
    23
    (2) Dalam . . .(2)Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
    30 sampai dengan Pasal 37 ditujukan terhadap Komputer
    dan/atau Sistem Elektronik serta Informasi Elektronik dan/
    atau Dokumen Elektronik milik Pemerintah dan/atau yang
    digunakan untuk layanan publik dipidana dengan pidana
    pokok ditambah sepertiga.
    (3)Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
    30 sampai dengan Pasal 37 ditujukan terhadap Komputer
    dan/atau Sistem Elektronik serta Informasi Elektronik dan/
    atau Dokumen Elektronik milik Pemerintah dan/atau
    badan strategis termasuk dan tidak terbatas pada
    lembaga pertahanan, bank sentral, perbankan, keuangan,
    lembaga internasional, otoritas penerbangan diancam
    dengan pidana maksimal ancaman pidana pokok masing-
    masing Pasal ditambah dua pertiga.
    (4)Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam
    Pasal 27 sampai dengan Pasal 37 dilakukan oleh korporasi
    dipidana dengan pidana pokok ditambah dua pertiga.
    BAB XII
    KETENTUAN PERALIHAN
    Pasal 53
    Pada saat berlakunya Undang-Undang ini, semua Peraturan
    Perundang-undangan dan kelembagaan yang berhubungan
    dengan pemanfaatan Teknologi Informasi yang tidak
    bertentangan dengan Undang-Undang ini dinyatakan tetap
    berlaku.
    BAB XIII
    KETENTUAN PENUTUP
    Pasal 54
    (1) Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal
    diundangkan.
    (2) Peraturan Pemerintah harus sudah ditetapkan paling lama 2
    (dua) tahun setelah diundangkannya Undang-Undang ini.
    24
    Agar. . .Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
    pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya
    dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.
    Disahkan di Jakarta
    pada tanggal 21 April 2008
    PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
    ttd
    DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO
    Diundangkan di Jakarta
    pada tanggal 21 April 2008
    MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
    REPUBLIK INDONESIA,
    ttd
    ANDI MATTALATA
    LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2008 NOMOR 58
    Salinan sesuai dengan aslinya
    DEPUTI MENTERI SEKRETARIS NEGARA
    BIDANG PERUNDANG-UNDANGAN,
    MUHAMMAD SAPTA MURTI
    25PENJELASAN
    ATAS
    UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
    NOMOR 11 TAHUN 2008
    TENTANG
    INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK
    I. UMUM
    Pemanfaatan Teknologi Informasi, media, dan komunikasi telah mengubah
    baik perilaku masyarakat maupun peradaban manusia secara global.
    Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah pula
    menyebabkan hubungan dunia menjadi tanpa batas (borderless) dan
    menyebabkan perubahan sosial, ekonomi, dan budaya secara signifikan
    berlangsung demikian cepat. Teknologi Informasi saat ini menjadi pedang
    bermata dua karena selain memberikan kontribusi bagi peningkatan
    kesejahteraan, kemajuan, dan peradaban manusia, sekaligus menjadi
    sarana efektif perbuatan melawan hukum.
    Saat ini telah lahir suatu rezim hukum baru yang dikenal dengan hukum
    siber atau hukum telematika. Hukum siber atau cyber law, secara
    internasional digunakan untuk istilah hukum yang terkait dengan
    pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi. Demikian pula, hukum
    telematika yang merupakan perwujudan dari konvergensi hukum
    telekomunikasi, hukum media, dan hukum informatika. Istilah lain yang
    juga digunakan adalah hukum teknologi informasi (law of information
    technology), hukum dunia maya (virtual world law), dan hukum
    mayantara. Istilah-istilah tersebut lahir mengingat kegiatan yang dilakukan
    melalui jaringan sistem komputer dan sistem komunikasi baik dalam
    lingkup lokal maupun global (Internet) dengan memanfaatkan teknologi
    informasi berbasis sistem komputer yang merupakan sistem elektronik
    yang dapat dilihat secara virtual. Permasalahan hukum yang seringkali
    dihadapi adalah ketika terkait dengan penyampaian informasi, komunikasi,
    dan/atau transaksi secara elektronik, khususnya dalam hal pembuktian
    dan hal yang terkait dengan perbuatan hukum yang dilaksanakan melalui
    sistem elektronik.
    Yang dimaksud dengan sistem elektronik adalah sistem komputer dalam
    arti luas, yang tidak hanya mencakup perangkat keras dan perangkat
    lunak komputer, tetapi juga mencakup jaringan telekomunikasi dan/atau
    sistem komunikasi elektronik. Perangkat lunak atau program komputer
    adalah sekumpulan instruksi yang diwujudkan dalam bentuk bahasa, kode,
    skema, ataupun bentuk lain, yang apabila digabungkan dengan media
    yang dapat dibaca dengan komputer akan mampu membuat komputer
    26
    Sistem . . .bekerja untuk melakukan fungsi khusus atau untuk mencapai hasil yang
    khusus, termasuk persiapan dalam merancang instruksi tersebut.
    Sistem elektronik juga digunakan untuk menjelaskan keberadaan sistem
    informasi yang merupakan penerapan teknologi informasi yang berbasis
    jaringan telekomunikasi dan media elektronik, yang berfungsi merancang,
    memproses, menganalisis, menampilkan, dan mengirimkan atau
    menyebarkan informasi elektronik. Sistem informasi secara teknis dan
    manajemen sebenarnya adalah perwujudan penerapan produk teknologi
    informasi ke dalam suatu bentuk organisasi dan manajemen sesuai
    dengan karakteristik kebutuhan pada organisasi tersebut dan sesuai
    dengan tujuan peruntukannya. Pada sisi yang lain, sistem informasi secara
    teknis dan fungsional adalah keterpaduan sistem antara manusia dan
    mesin yang mencakup komponen perangkat keras, perangkat lunak,
    prosedur, sumber daya manusia, dan substansi informasi yang dalam
    pemanfaatannya mencakup fungsi input, process, output, storage, dan
    communication.
    Sehubungan dengan itu, dunia hukum sebenarnya sudah sejak lama
    memperluas penafsiran asas dan normanya ketika menghadapi persoalan
    kebendaan yang tidak berwujud, misalnya dalam kasus pencurian listrik
    sebagai perbuatan pidana. Dalam kenyataan kegiatan siber tidak lagi
    sederhana karena kegiatannya tidak lagi dibatasi oleh teritori suatu
    negara, yang mudah diakses kapan pun dan dari mana pun. Kerugian
    dapat terjadi baik pada pelaku transaksi maupun pada orang lain yang
    tidak pernah melakukan transaksi, misalnya pencurian dana kartu kredit
    melalui pembelanjaan di Internet. Di samping itu, pembuktian merupakan
    faktor yang sangat penting, mengingat informasi elektronik bukan saja
    belum terakomodasi dalam sistem hukum acara Indonesia secara
    komprehensif, melainkan juga ternyata sangat rentan untuk diubah,
    disadap, dipalsukan, dan dikirim ke berbagai penjuru dunia dalam waktu
    hitungan detik. Dengan demikian, dampak yang diakibatkannya pun bisa
    demikian kompleks dan rumit.
    Permasalahan yang lebih luas terjadi pada bidang keperdataan karena
    transaksi elektronik untuk kegiatan perdagangan melalui sistem elektronik
    (electronic commerce) telah menjadi bagian dari perniagaan nasional dan
    internasional. Kenyataan ini menunjukkan bahwa konvergensi di bidang
    teknologi informasi, media, dan informatika (telematika) berkembang
    terus tanpa dapat dibendung, seiring dengan ditemukannya
    perkembangan baru di bidang teknologi informasi, media, dan komunikasi.
    Kegiatan melalui media sistem elektronik, yang disebut juga ruang siber
    (cyber space), meskipun bersifat virtual dapat dikategorikan sebagai
    tindakan atau perbuatan hukum yang nyata. Secara yuridis kegiatan pada
    ruang siber tidak dapat didekati dengan ukuran dan kualifikasi hukum
    konvensional saja sebab jika cara ini yang ditempuh akan terlalu banyak
    kesulitan dan hal yang lolos dari pemberlakuan hukum. Kegiatan dalam
    27
    Dengan . . .ruang siber adalah kegiatan virtual yang berdampak sangat nyata
    meskipun alat buktinya bersifat elektronik.
    Dengan demikian, subjek pelakunya harus dikualifikasikan pula sebagai
    Orang yang telah melakukan perbuatan hukum secara nyata. Dalam
    kegiatan e-commerce antara lain dikenal adanya dokumen elektronik yang
    kedudukannya disetarakan dengan dokumen yang dibuat di atas kertas.
    Berkaitan dengan hal itu, perlu diperhatikan sisi keamanan dan kepastian
    hukum dalam pemanfaatan teknologi informasi, media, dan komunikasi
    agar dapat berkembang secara optimal. Oleh karena itu, terdapat tiga
    pendekatan untuk menjaga keamanan di cyber space, yaitu pendekatan
    aspek hukum, aspek teknologi, aspek sosial, budaya, dan etika. Untuk
    mengatasi gangguan keamanan dalam penyelenggaraan sistem secara
    elektronik, pendekatan hukum bersifat mutlak karena tanpa kepastian
    hukum, persoalan pemanfaatan teknologi informasi menjadi tidak optimal.
    II. PASAL DEMI PASAL
    Pasal 1
    Cukup jelas.
    Pasal 2
    Undang-Undang ini memiliki jangkauan yurisdiksi tidak semata-mata
    untuk perbuatan hukum yang berlaku di Indonesia dan/atau dilakukan
    oleh warga negara Indonesia, tetapi juga berlaku untuk perbuatan
    hukum yang dilakukan di luar wilayah hukum (yurisdiksi) Indonesia
    baik oleh warga negara Indonesia maupun warga negara asing atau
    badan hukum Indonesia maupun badan hukum asing yang memiliki
    akibat hukum di Indonesia, mengingat pemanfaatan Teknologi
    Informasi untuk Informasi Elektronik dan Transaksi Elektronik dapat
    bersifat lintas teritorial atau universal.
    Yang dimaksud dengan “merugikan kepentingan Indonesia” adalah
    meliputi tetapi tidak terbatas pada merugikan kepentingan ekonomi
    nasional, perlindungan data strategis, harkat dan martabat bangsa,
    pertahanan dan keamanan negara, kedaulatan negara, warga negara,
    serta badan hukum Indonesia.
    Pasal 3
    “Asas kepastian hukum” berarti landasan hukum bagi pemanfaatan
    Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik serta segala sesuatu
    yang mendukung penyelenggaraannya yang mendapatkan pengakuan
    hukum di dalam dan di luar pengadilan.
    “Asas manfaat” berarti asas bagi pemanfaatan Teknologi Informasi
    dan Transaksi Elektronik diupayakan untuk mendukung proses
    28
    “Asas . . .berinformasi sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan
    masyarakat.
    “Asas kehati-hatian” berarti landasan bagi pihak yang bersangkutan
    harus memperhatikan segenap aspek yang berpotensi mendatangkan
    kerugian, baik bagi dirinya maupun bagi pihak lain dalam
    pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik.
    “Asas iktikad baik” berarti asas yang digunakan para pihak dalam
    melakukan Transaksi Elektronik tidak bertujuan untuk secara sengaja
    dan tanpa hak atau melawan hukum mengakibatkan kerugian bagi
    pihak lain tanpa sepengetahuan pihak lain tersebut.
    “Asas kebebasan memilih teknologi atau netral teknologi” berarti asas
    pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik tidak
    terfokus pada penggunaan teknologi tertentu sehingga dapat
    mengikuti perkembangan pada masa yang akan datang.
    Pasal 4
    Cukup jelas.
    Pasal 5
    Ayat 1
    Cukup jelas.
    Ayat 2
    Cukup jelas.
    Ayat 3
    Cukup jelas.
    Ayat 4
    Huruf a
    Surat yang menurut undang-undang harus dibuat tertulis
    meliputi tetapi tidak terbatas pada surat berharga, surat
    yang berharga, dan surat yang digunakan dalam proses
    penegakan hukum acara perdata, pidana, dan administrasi
    negara.
    Huruf b
    Cukup jelas.
    Pasal 6
    Selama ini bentuk tertulis identik dengan informasi dan/atau dokumen
    yang tertuang di atas kertas semata, padahal pada hakikatnya
    informasi dan/atau dokumen dapat dituangkan ke dalam media apa
    saja, termasuk media elektronik. Dalam lingkup Sistem Elektronik,
    informasi yang asli dengan salinannya tidak relevan lagi untuk
    dibedakan sebab Sistem Elektronik pada dasarnya beroperasi dengan
    29
    Pasal 7 . . .cara penggandaan yang mengakibatkan informasi yang asli tidak
    dapat dibedakan lagi dari salinannya.
    Pasal 7
    Ketentuan ini dimaksudkan bahwa suatu Informasi Elektronik dan/atau
    Dokumen Elektronik dapat digunakan sebagai alasan timbulnya suatu
    hak.
    Pasal 8
    Cukup jelas.
    Pasal 9
    Yang dimaksud dengan “informasi yang lengkap dan benar” meliputi:
    a. informasi yang memuat identitas serta status subjek hukum dan
    kompetensinya, baik sebagai produsen, pemasok, penyelenggara
    maupun perantara;
    b. informasi lain yang menjelaskan hal tertentu yang menjadi syarat
    sahnya perjanjian serta menjelaskan barang dan/atau jasa yang
    ditawarkan, seperti nama, alamat, dan deskripsi barang/jasa.
    Pasal 10
    Ayat (1)
    Sertifikasi Keandalan dimaksudkan sebagai bukti bahwa pelaku
    usaha yang melakukan perdagangan secara elektronik layak
    berusaha setelah melalui penilaian dan audit dari badan yang
    berwenang. Bukti telah dilakukan Sertifikasi Keandalan
    ditunjukkan dengan adanya logo sertifikasi berupa trust mark
    pada laman (home page) pelaku usaha tersebut.
    Ayat (2)
    Cukup jelas.
    Pasal 11
    Ayat (1)
    Undang-Undang ini memberikan pengakuan secara tegas bahwa
    meskipun hanya merupakan suatu kode, Tanda Tangan Elektronik
    memiliki kedudukan yang sama dengan tanda tangan manual
    pada umumnya yang memiliki kekuatan hukum dan akibat
    hukum.
    Persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal ini merupakan
    persyaratan minimum yang harus dipenuhi dalam setiap Tanda
    Tangan Elektronik. Ketentuan ini membuka kesempatan seluas-
    luasnya kepada siapa pun untuk mengembangkan metode,
    teknik, atau proses pembuatan Tanda Tangan Elektronik.
    Ayat (2)
    Peraturan Pemerintah dimaksud, antara lain, mengatur tentang
    teknik, metode, sarana, dan proses pembuatan Tanda Tangan
    Elektronik.
    30
    Pasal 12 . . .Pasal 12
    Cukup jelas.
    Pasal 13
    Cukup jelas.
    Pasal 14
    Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal ini adalah informasi
    yang minimum harus dipenuhi oleh setiap penyelenggara Tanda
    Tangan Elektronik.
    Pasal 15
    Ayat (1)
    “Andal” artinya Sistem Elektronik memiliki kemampuan yang
    sesuai dengan kebutuhan penggunaannya.
    “Aman” artinya Sistem Elektronik terlindungi secara fisik dan
    nonfisik.
    “Beroperasi sebagaimana mestinya” artinya Sistem Elektronik
    memiliki kemampuan sesuai dengan spesifikasinya.
    Ayat (2)
    “Bertanggung jawab” artinya ada subjek hukum yang
    bertanggung jawab secara hukum terhadap Penyelenggaraan
    Sistem Elektronik tersebut.
    Ayat (3)
    Cukup jelas.
    Pasal 16
    Cukup jelas.
    Pasal 17
    Ayat (1)
    Undang-Undang ini memberikan peluang terhadap pemanfaatan
    Teknologi Informasi oleh penyelenggara negara, Orang, Badan
    Usaha, dan/atau masyarakat.
    Pemanfaatan Teknologi Informasi harus dilakukan secara baik,
    bijaksana, bertanggung jawab, efektif, dan efisien agar dapat
    diperoleh manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat.
    Ayat (2)
    Cukup jelas.
    Ayat (3)
    Cukup jelas.
    Pasal 18 …
    31Pasal 18
    Ayat (1)
    Cukup jelas.
    Ayat (2)
    Pilihan hukum yang dilakukan oleh para pihak dalam kontrak
    internasional termasuk yang dilakukan secara elektronik dikenal
    dengan choice of law. Hukum ini mengikat sebagai hukum yang
    berlaku bagi kontrak tersebut.
    Pilihan hukum dalam Transaksi Elektronik hanya dapat dilakukan
    jika dalam kontraknya terdapat unsur asing dan penerapannya
    harus sejalan dengan prinsip hukum perdata internasional (HPI).
    Ayat (3)
    Dalam hal tidak ada pilihan hukum, penetapan hukum yang
    berlaku berdasarkan prinsip atau asas hukum perdata
    internasional yang akan ditetapkan sebagai hukum yang berlaku
    pada kontrak tersebut.
    Ayat (4)
    Forum yang berwenang mengadili sengketa kontrak internasional,
    termasuk yang dilakukan secara elektronik, adalah forum yang
    dipilih oleh para pihak. Forum tersebut dapat berbentuk
    pengadilan, arbitrase, atau lembaga penyelesaian sengketa
    alternatif lainnya.
    Ayat (5)
    Dalam hal para pihak tidak melakukan pilihan forum, kewenangan
    forum berlaku berdasarkan prinsip atau asas hukum perdata
    internasional. Asas tersebut dikenal dengan asas tempat tinggal
    tergugat (the basis of presence) dan efektivitas yang
    menekankan pada tempat harta benda tergugat berada (principle
    of effectiveness).
    Pasal 19
    Yang dimaksud dengan “disepakati” dalam pasal ini juga mencakup
    disepakatinya prosedur yang terdapat dalam Sistem Elektronik yang
    bersangkutan.
    Pasal 20
    Ayat (1)
    Transaksi Elektronik terjadi pada saat kesepakatan antara para
    pihak yang dapat berupa, antara lain pengecekan data, identitas,
    nomor identifikasi pribadi (personal identification number/PIN)
    atau sandi lewat (password).
    Ayat (2)
    Cukup jelas.
    Pasal 21 …
    32Pasal 21
    Ayat (1)
    Yang dimaksud dengan “dikuasakan” dalam ketentuan ini
    sebaiknya dinyatakan dalam surat kuasa.
    Ayat (2)
    Cukup jelas.
    Ayat (3)
    Cukup jelas.
    Ayat (4)
    Cukup jelas.
    Ayat (5)
    Cukup jelas.
    Pasal 22
    Ayat (1)
    Yang dimaksud dengan “fitur” adalah fasilitas yang memberikan
    kesempatan kepada pengguna Agen Elektronik untuk melakukan
    perubahan atas informasi yang disampaikannya, misalnya
    fasilitas pembatalan (cancel), edit, dan konfirmasi ulang.
    Ayat (2)
    Cukup jelas.
    Pasal 23
    Ayat (1)
    Nama Domain berupa alamat atau jati diri penyelenggara negara,
    Orang, Badan Usaha, dan/atau masyarakat, yang perolehannya
    didasarkan pada prinsip pendaftar pertama (first come first
    serve).
    Prinsip pendaftar pertama berbeda antara ketentuan dalam Nama
    Domain dan dalam bidang hak kekayaan intelektual karena tidak
    diperlukan pemeriksaan substantif, seperti pemeriksaan dalam
    pendaftaran merek dan paten.
    Ayat (2)
    Yang dimaksud dengan “melanggar hak Orang lain”, misalnya
    melanggar merek terdaftar, nama badan hukum terdaftar, nama
    Orang terkenal, dan nama sejenisnya yang pada intinya
    merugikan Orang lain.
    Ayat (3)
    Yang dimaksud dengan “penggunaan Nama Domain secara tanpa
    hak” adalah pendaftaran dan penggunaan Nama Domain yang
    semata-mata ditujukan untuk menghalangi atau menghambat
    Orang lain untuk menggunakan nama yang intuitif dengan
    keberadaan nama dirinya atau nama produknya, atau untuk
    mendompleng reputasi Orang yang sudah terkenal atau ternama,
    atau untuk menyesatkan konsumen.
    33
    Pasal 24 . . .Pasal 24
    Cukup jelas.
    Pasal 25
    Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang disusun dan
    didaftarkan sebagai karya intelektual, hak cipta, paten, merek, rahasia
    dagang, desain industri, dan sejenisnya wajib dilindungi oleh Undang-
    Undang ini dengan memperhatikan ketentuan Peraturan Perundang-
    undangan.
    Pasal 26
    Ayat (1)
    Dalam pemanfaatan Teknologi Informasi, perlindungan data
    pribadi merupakan salah satu bagian dari hak pribadi (privacy
    rights). Hak pribadi mengandung pengertian sebagai berikut:
    a. Hak pribadi merupakan hak untuk menikmati kehidupan
    pribadi dan bebas dari segala macam gangguan.
    b. Hak pribadi merupakan hak untuk dapat berkomunikasi
    dengan Orang lain tanpa tindakan memata-matai.
    c. Hak pribadi merupakan hak untuk mengawasi akses
    informasi tentang kehidupan pribadi dan data seseorang.
    Ayat (2)
    Cukup jelas.
    Pasal 27
    Cukup jelas.
    Pasal 28
    Cukup jelas.
    Pasal 29
    Cukup jelas.
    Pasal 30
    Ayat (1)
    Cukup jelas.
    Ayat (2)
    Secara teknis perbuatan yang dilarang sebagaimana dimaksud
    pada ayat ini dapat dilakukan, antara lain dengan:
    a. melakukan komunikasi, mengirimkan, memancarkan atau
    sengaja berusaha mewujudkan hal-hal tersebut kepada siapa
    pun yang tidak berhak untuk menerimanya; atau
    34
    b. sengaja . . .b. sengaja menghalangi agar informasi dimaksud tidak dapat
    atau gagal diterima oleh yang berwenang menerimanya di
    lingkungan pemerintah dan/atau pemerintah daerah.
    Ayat (3)
    Sistem pengamanan adalah sistem yang membatasi akses
    Komputer atau melarang akses ke dalam Komputer dengan
    berdasarkan kategorisasi atau klasifikasi pengguna beserta
    tingkatan kewenangan yang ditentukan.
    Pasal 31
    Ayat (1)
    Yang dimaksud dengan “intersepsi atau penyadapan” adalah
    kegiatan untuk mendengarkan, merekam, membelokkan,
    mengubah, menghambat, dan/atau mencatat transmisi Informasi
    Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang tidak bersifat
    publik, baik menggunakan jaringan kabel komunikasi maupun
    jaringan nirkabel, seperti pancaran elektromagnetis atau radio
    frekuensi.
    Ayat (2)
    Cukup jelas.
    Ayat (3)
    Cukup jelas.
    Ayat (4)
    Cukup jelas.
    Pasal 32
    Cukup jelas.
    Pasal 33
    Cukup jelas.
    Pasal 34
    Ayat (1)
    Cukup jelas.
    Ayat (2)
    Yang dimaksud dengan “kegiatan penelitian” adalah penelitian
    yang dilaksanakan oleh lembaga penelitian yang memiliki izin.
    Pasal 35
    Cukup jelas.
    Pasal 36
    Cukup jelas.
    Pasal 37 …
    35Pasal 37
    Cukup jelas.
    Pasal 38
    Cukup jelas.
    Pasal 39
    Cukup jelas.
    Pasal 40
    Cukup jelas.
    Pasal 41
    Ayat (1)
    Cukup jelas.
    Ayat (2)
    Yang dimaksud dengan “lembaga yang dibentuk oleh
    masyarakat” merupakan lembaga yang bergerak di bidang
    teknologi informasi dan transaksi elektronik.
    Ayat (3)
    Cukup jelas.
    Pasal 42
    Cukup jelas.
    Pasal 43
    Ayat (1)
    Cukup jelas.
    Ayat (2)
    Cukup jelas.
    Ayat (3)
    Cukup jelas.
    Ayat (4)
    Cukup jelas.
    Ayat (5)
    Huruf a
    Cukup jelas.
    Huruf b
    Cukup jelas.
    Huruf c
    Cukup jelas.
    Huruf d …
    36Huruf d
    Cukup jelas.
    Huruf e
    Cukup jelas.
    Huruf f
    Cukup jelas.
    Huruf g
    Cukup jelas.
    Huruf h
    Yang dimaksud dengan “ahli” adalah seseorang yang
    memiliki keahlian khusus di bidang Teknologi Informasi
    yang dapat dipertanggungjawabkan secara akademis
    maupun praktis mengenai pengetahuannya tersebut.
    Huruf i
    Cukup jelas.
    Ayat (6)
    Cukup jelas.
    Ayat (7)
    Cukup jelas.
    Ayat (8)
    Cukup jelas.
    Pasal 44
    Cukup jelas.
    Pasal 45
    Cukup jelas.
    Pasal 46
    Cukup jelas.
    Pasal 47
    Cukup jelas.
    Pasal 48
    Cukup jelas.
    Pasal 49
    Cukup jelas.
    Pasal 50
    Cukup jelas.
    Pasal 51 …
    37Pasal 51
    Cukup jelas.
    Pasal 52
    Ayat (1)
    Cukup jelas.
    Ayat (2)
    Cukup jelas.
    Ayat (3)
    Cukup jelas.
    Ayat (4)
    Ketentuan ini dimaksudkan untuk menghukum setiap perbuatan
    melawan hukum yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud
    dalam Pasal 27 sampai dengan Pasal 37 yang dilakukan oleh
    korporasi (corporate crime) dan/atau oleh pengurus dan/atau staf
    yang memiliki kapasitas untuk:
    a. mewakili korporasi;
    b. mengambil keputusan dalam korporasi;
    c. melakukan pengawasan dan pengendalian dalam korporasi;
    d. melakukan kegiatan demi keuntungan korporasi.
    Pasal 53
    Cukup jelas.
    Pasal 54
    Cukup jelas.
    TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4843
    Di-pdf-kan oleh Bamban Nurcahyo Prastowo dari dokumen elektronik .doc dari
    http://www.depkominfo.go.id
    bagian regulasi undang-undang.
    38

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s